PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
Kode Indikator SDGs Nasional Indikator SDGs Kab/Kota Sumber Data Satuan 2019 2020
Target Realisasi Status Target Realisasi Status
Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua
6.1.1 Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman
6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi
6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan
Target 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan
6.2.1 Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun
6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air
6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak Cakupan Pelayanan Sanitasi (%)
6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Persentase Desa yang memenuhi sarat kualitas kesehatan lingkungan (%)
6.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal DINPERKIM LH Kab/Kota 0 0 0 0
6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat
Target 6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global
6.3.1 Proporsi limbah cair yang diolah secara aman Proporsi limbah cair yang diolah secara aman
6.3.1.(a) Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)
6.3.1.(b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja DINPERKIM LH % 129.847 130.222
6.3.2 Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik
6.3.2.(a) Kualitas air danau Kualitas air danau
6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku Kualitas air sungai sebagai sumber air baku
Target 6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air
6.4.1 Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu
6.4.1.(a) Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah
6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri
6.4.2 Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediannya Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediannya
Target 6.5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat
6.5.1 Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100) Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100)
6.5.1.(a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
6.5.1.(b) Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi
6.5.1.(c) Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk
6.5.1.(d) Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara
6.5.1.(e) Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS
6.5.1.(f) Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau
6.5.1.(g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air
6.5.1.(h) Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan
6.5.1.(i) Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah
6.5.2 Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumber daya air yang operasional Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumber daya air yang operasional
Target 6.6. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau
6.6.1 Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu
6.6.1.(b) Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1% Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%
6.6.1.(c) Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya
6.6.1.(d) Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi PERHUTANI Ha 2787 2787 2787 2787
6.6.1.(e) Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya
Target 6.a. Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang
6.a.1 Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah
Target 6.b. Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi
6.b.1 Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi
Tujuan 11. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
Kode Indikator SDGs Nasional Indikator SDGs Kab/Kota Sumber Data Satuan 2019 2020
Target Realisasi Status Target Realisasi Status
Target 11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagisemua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh
11.1.1 Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak
11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau Rasio Rumah Tidak Layak Huni
11.1.1.(b) Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP) Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP)
11.1.1.(c) Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP
Target 11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua
11.2.1 Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas
11.2.1.(a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan
11.2.1.(b) Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar
Target 11.3. Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara
11.3.1 Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk
11.3.1.(a) Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama
11.3.1.(b) Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
11.3.2 Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis
11.3.2.(a) Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan
11.3.2.(b) Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur
Target 11.4. Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia
11.4.1 Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor) Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor)
11.4.1.(a) Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil
Target 11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan
11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang Jumlah korban terdampak bencana
11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)
11.5.1.(b) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk Presentase desa tangguh bencana
11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan BPBD Sistem 6 6 6 7
11.5.2 Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar
11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana
Target 11.6. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota
11.6.1 Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota
11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani Bank Sampah
11.6.1.(b) Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan
11.6.2 Rata-rata tahunan materi partikulat halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk) Rata-rata tahunan materi partikulat halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk)
Target 11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas
11.7.1 Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas
11.7.1.(a) Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang
11.7.2 Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir) Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)
11.7.2.(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi SATRESKRIM % 53 0 0 20
Target 11.a. Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah
11.a.1 Proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan perencanaan regional dan kota terintegrasi dengan proyeksi populasi dan kebutuhan sumber daya Proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan perencanaan regional dan kota terintegrasi dengan proyeksi populasi dan kebutuhan sumber daya
Target 11.b. Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030
11.b.1* Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana
11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah BPBD Dokumen 1 1 1 1
Target 11.c. Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal
11.c.1 Proporsi dukungan finansial kepada negara kurang berkembang (LDCs) yang dialokasikan pada konstruksi dan perbaikan dengan sumber daya yang efisien, berkelanjutan dan berketahanan dengan memanfaatkan bahan lokal Proporsi dukungan finansial kepada negara kurang berkembang (LDCs) yang dialokasikan pada konstruksi dan perbaikan dengan sumber daya yang efisien, berkelanjutan dan berketahanan dengan memanfaatkan bahan lokal
Tujuan 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
Kode Indikator SDGs Nasional Indikator SDGs Kab/Kota Sumber Data Satuan 2019 2020
Target Realisasi Status Target Realisasi Status
Target 12.1. Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang
12.1.1* Jumlah kolaborasi tematik quickwins program Jumlah kolaborasi tematik quickwins program
Target 12.2. Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien
12.2.1 Jejak material (material footprint) Jejak material (material footprint)
12.2.2 Konsumsi material domestik (domestic material consumption) Konsumsi material domestik (domestic material consumption)
Target 12.3. Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen
12.3.1 Indeks kehilangan makanan global Indeks kehilangan makanan global
Target 12.4. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan
12.4.1 Jumlah pihak untuk kesepakatan lingkungan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya untuk memenuhi komitmen dan kewajiban mereka dalam transmisi informasi yang diperlukan oleh masing-masing Jumlah pihak untuk kesepakatan lingkungan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya untuk memenuhi komitmen dan kewajiban mereka dalam transmisi informasi yang diperlukan oleh masing-masing
12.4.1.(a) Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU DINPERKIM LH Peserta Proper 1 1 1 1
12.4.2 Timbulan limbah berbahaya per kapita, proporsi limbah berbahaya yang terkelola menurut jenis penanganannya Timbulan limbah berbahaya per kapita, proporsi limbah berbahaya yang terkelola menurut jenis penanganannya
12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) Jumlah Perusahaan yang telah melaporkan Pengelolaan Limbah B3
Target 12.5. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali
12.5.1 Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang
12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang
Target 12.6. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka
12.6.1 Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya
12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 DINPERKIM LH Perusahaan 1 1 1 1
Target 12.7. Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional
12.7.1 Jumlah negara yang menerapkan kebijakan pengadaan publik dan rencana aksi yang berkelanjutan Jumlah negara yang menerapkan kebijakan pengadaan publik dan rencana aksi yang berkelanjutan
12.7.1.(a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister
Target 12.8. Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam
12.8.1 Sejauh mana (i) pendidikan kewarganegaraan global dan (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (termasuk pendidikan perubahan iklim) diarusutamakan dalam (a) kebijakan pendidikan nasional (b) kurikulum (c) pendidikan guru dan (d) penilaian siswa Sejauh mana (i) pendidikan kewarganegaraan global dan (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (termasuk pendidikan perubahan iklim) diarusutamakan dalam (a) kebijakan pendidikan nasional (b) kurikulum (c) pendidikan guru dan (d) penilaian siswa
12.8.1.(a) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister
Target 12.a. Mendukungan negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan
12.a.1 Jumlah dukungan negaranegara berkembang pada riset dan pengembangan (R&D) untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan (SCP) dan teknologi ramah lingkungan Jumlah dukungan negaranegara berkembang pada riset dan pengembangan (R&D) untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan (SCP) dan teknologi ramah lingkungan
Target 12.b. Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal
12.b.1 Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan rencana aksi, dengan perangkat monitoring dan evaluasi yang disepakati Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan rencana aksi, dengan perangkat monitoring dan evaluasi yang disepakati
Target 12.c. Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya, yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak
12.c.1 Jumlah subsidi bahan bakar fosil per unit GDP (produksi dan konsumsi) sebagai proporsi dari total belanja nasional pada bahan bakar fosil Jumlah subsidi bahan bakar fosil per unit GDP (produksi dan konsumsi) sebagai proporsi dari total belanja nasional pada bahan bakar fosil
Tujuan 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
Kode Indikator SDGs Nasional Indikator SDGs Kab/Kota Sumber Data Satuan 2019 2020
Target Realisasi Status Target Realisasi Status
Target 13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara
13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah
13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang Jumlah korban terdampak bencana
Target 13.2. Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional
13.2.1* Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia
13.2.1.(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Jumlah dokumen profil GRK yang tersusun /Terlaksana (Dokumen)
Target 13.3. Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan ikim
13.3.1 Jumlah negara yang telah mengitegrasikan mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi Jumlah negara yang telah mengitegrasikan mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi
13.3.2 Jumlah negara yang telah mengkomunikasikan penguatan kapasitas kelembagaan, sistem individu untuk melaksanakan adaptasi mitigasi dan transfer teknologi, serta kegiatan pembangunan Jumlah negara yang telah mengkomunikasikan penguatan kapasitas kelembagaan, sistem individu untuk melaksanakan adaptasi mitigasi dan transfer teknologi, serta kegiatan pembangunan
Target 13.a. Melaksanakan komitmen negara maju pada the United Nations Framework Convention on Climate Change untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh the Green Climate Fund melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin
13.a.1 Mobilisasi sejumlah dana (USD) per tahun mulai tahun 2010 secara akuntabel mencapai komitmen sebesar 100 milyar USD Mobilisasi sejumlah dana (USD) per tahun mulai tahun 2010 secara akuntabel mencapai komitmen sebesar 100 milyar USD
Target 13.b. Menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, termasuk fokus pada perempuan, pemuda, serta masyarakat lokal dan marjinal
13.b.1 Jumlah negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil yang menerima dukungan khusus dan sejumlah dukungan, termasuk keuangan, teknologi dan peningkatan kapasitas, untuk mekanisme peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim, termasuk fokus pada perempuan, generasi muda serta masyarakat lokal dan marjinal Jumlah negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil yang menerima dukungan khusus dan sejumlah dukungan, termasuk keuangan, teknologi dan peningkatan kapasitas, untuk mekanisme peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim, termasuk fokus pada perempuan, generasi muda serta masyarakat lokal dan marjinal
Tujuan 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan
Kode Indikator SDGs Nasional Indikator SDGs Kab/Kota Sumber Data Satuan 2019 2020
Target Realisasi Status Target Realisasi Status
Target 14.1. Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutris
14.1.1 Indeks eutrofikasi pesisir (ICEP) dan kepadatan sampah plastik terapung Indeks eutrofikasi pesisir (ICEP) dan kepadatan sampah plastik terapung
Target 14.2. Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif
14.2.1 Proporsi Zona Ekonomi Eksklusif nasional yang dikelola menggunakan pendekatan berbasis ekosistem Proporsi Zona Ekonomi Eksklusif nasional yang dikelola menggunakan pendekatan berbasis ekosistem
14.2.1.(a) Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional
14.2.1.(b) Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan
Target 14.3. Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan
14.3.1 Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai
Target 14.4. Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya
14.4.1* Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman
Target 14.5. Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia
14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan Jumlah luas kawasan konservasi perairan
Target 14.6. Pada thn 2020, melarang bentukbentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yag berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization
14.6.1 Kemajuan negara-negara di tingkat pelaksanaan instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU Fishing) Kemajuan negara-negara di tingkat pelaksanaan instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU Fishing)
14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha Persentase kepatuhan pelaku usaha
Target 14.7. Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata yang berkelanjutan
14.7.1 Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari PDB pada negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang dan semua negara Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari PDB pada negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang dan semua negara
Target 14.a. Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelinestentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang
14.a.1 Proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan Proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan
Target 14.b. Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar
14.b.1* Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil
14.b.1.(a) Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan
14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi Jumlah nelayan yang mendapat asuransi (pemerintah/mandiri)
Target 14.c. Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari “The future we want”
14.c.1* Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea) Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)
Tujuan 15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
Kode Indikator SDGs Nasional Indikator SDGs Kab/Kota Sumber Data Satuan 2019 2020
Target Realisasi Status Target Realisasi Status
Target 15.1. Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional
15.1.1 Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan
15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan
15.1.2 Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya
Target 15.2. Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global
15.2.1 Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan
15.2.1.(a) Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya PERHUTANI Hektar 22476.1 22476.1 22476.1 22476.1
15.2.1.(b) Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem PERHUTANI Ha 22715.8 22715.8 22715.8 22715.8
15.2.1.(c) Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70% Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%
15.2.1.(d) Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan
Target 15.3. Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi
15.3.1 Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan
15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan
Target 15.4. Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan
15.4.1 Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan lindung Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan lindung
15.4.2 Indeks tutupan hijau pegunungan Indeks tutupan hijau pegunungan
Target 15.5. Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah
15.5.1* Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas
Target 15.6. Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional
15.6.1* Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata
Target 15.7. Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal
15.7.1 Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap
15.7.1.(a) Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi
15.7.1.(b) Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakan pada lembaga konservasi Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakan pada lembaga konservasi
Target 15.8. Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas
15.8.1 Proporsi negara yang mengadopsi legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI) Proporsi negara yang mengadopsi legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI)
15.8.1.(a) Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati
Target 15.9. Pada tahun 2020, mengitegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan
15.9.1 Kemajuan pencapaian target nasional yang ditetapkan sesuai dengan Target 2 Keanekaragaman Hayati Aichi dari Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati 2011-2020 Kemajuan pencapaian target nasional yang ditetapkan sesuai dengan Target 2 Keanekaragaman Hayati Aichi dari Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati 2011-2020
15.9.1.(a) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati
Target 15.a. Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan
15.a.1 Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan
Target 15.b. Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolaannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi
15.b.1 Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan
Target 15.c. Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan
15.c.1 Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap
15.c.1.(a) Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi